Kamis, 02 Desember 2010

Peranan Organisasi-organisasi Islam dan Partai-partai Politik Islam

Dalam perjuangan membela bangsa, Negara dan menegakkan Islam di Indonesia, Umat Islam mendirikan berbagai organisasi dan partai politik dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tercatat dalam sejarah, bahwa dari lembaga-lembaga tersebut telah lahir para tokoh dan pejuang yang sangat berperan baik di masa perjuangan mengusir penjajah, maupun pada masa pembangunan.

1. Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam (SI) pada awalnya adalah perkumpulan bagi para pedagang muslim yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh H. Samanhudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam (SDI). Kemudian tanggal 10 Nopember 1912 berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). H.Umar Said Cokroaminoto diangkat sebagai ketua, sedangkan H.Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Latar belakang didirikannya organisasi ini pada awalnya untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing, dan juga membentengi kaum muslimin dari gerakan penyebaran agama Kristen yang semakin merajalela. Dengan nama Sarekat Islam dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto organisasi ini semakin berkembang karena mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Daya tarik utamanya adalah asas keislamannya. Dengan SI mereka (umat Islam) yakin akan dibela kepentingannya.
Keanggotaan SI terbuka untuk semua golongan dan suku bangsa yang beragama Islam. Berbeda dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya pada suku bangsa tertentu (Jawa). Sehingga banyak sejarawan mengatakan bahwa tanggal berdirinya SI ini lebih tepat disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan bukan tahun 1908 dengan patokan berdirinya Budi Utomo. Karena ruang lingkup Budi Utomo hanyalah pulau Jawa, bahkan hanya etnis Jawa Priyayi. Sedangkan SI mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi layak disebut “Nasional”.
Secara lahir SI tidak menyatakan diri sebagai organisasi partai politik. Tetapi dalam sepak terjangnya jelas kelihatan sebagai organisasi politik. Kegiatan politik dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertahap. Dalam kongres tahun 1914, Cokroaminoto mengatakan bahwa SI akan bekerjasama (kooperatif) dengan pemerintah dan tidak berniat melawan pemerintah. Dua tahun kemudian dalam kongresnya di Bandung, dia melancarkan kritik terhadap praktek kolonialisme yang telah menyengsarakan rakyat. Dalam kongres itu SI menuntut supaya Indonesia diberi pemerintahan sendiri dan rakyat diberi kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Semakin lama sikap SI semakin keras. Abdul Muis salah satu tokoh SI mengatakan, jika tuntutan-tuntutan itu tidak diindahkan pemerintah (penjajah), anggota SI bersedia membalas kekerasan dengan kekerasan. Pada waktu pemerintah mendirikan Volksraad (Dewan Rakyat), SI mendudukkan wakilnya dalam dewan itu, antara lain Cokroaminoto dan H. Agus Salim. Setelah ternyata Volksrad tidak bisa dipakai sebagai lembaga untuk memperjuangkan kemerdekaan, SI pun menarik wakilnya. Demikian SI beralih ke strategi non-kooperatif.
Pada kongres 1917, SI mulai dimasuki pengaruh lain, yaitu dengan masuknya orang-orang yang berfaham Marxis (komunis) seperti Semaun dan Darsono. Bahkan pada kongresnya yang ketiga tahun 1918 pengaruh Semaun semakin kuat. Tetapi SI masih membiarkannya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang saat itu sangat diperlukan dalam menghadapi pemerintah penjajah. Pada tangal 10 Oktober 1921 dalam kongres SI yang ke-6 H. Agus Salim dan Abdul Muis merangkap menjadi anggota dan pengurus mencetuskan perlunya disiplin partai dalam tubuh SI, antara lain seorang anggota SI tidak boleh merangkap menjadi anggota atau pengurus di partai lain. Ini tujuan sebenarnya adalah untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan disetujuinya gagasan ini akhirnya Semaun dan Darsono keluar dari SI. Tapi kemudian SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan Komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto berazaskan Islam.
Pada Kongres SI ke-7. SI Putih berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada tahun 1927 nama Partai Sarekat Islam (PSI) ditambah dengan kata Indonesia, sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Hanya sangat disayangkan partai ini kemudian menjadi terpecah belah. Ada PSII yang dipimpin oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII H. Agus Salim.

2. Muhammadiyah
Muhammadiyah secara etimologi artinya pengikut Nabi Muhammad. Adalah sebuah organisasi non-politis yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw; memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama (bid’ah) dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan anggotanya. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 Nopember 1912. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, telah disesuaikan dengan UU no.8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Sifat gerakannya adalah non-politik, tapi tidak melarang anggotanya memasuki partai politik. Hal ini dicontohkan oleh pendirinya sendiri, KH Ahmad Dahlan, dimana beliau juga adalah termasuk anggota Sarekat Islam.
Banyak anggota Muhammadiyah yang berjuang baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, masa mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi. Mereka tersebar di berbagai organisasi pergerakan, organisasi partai politik dan lembaga-lembaga negara. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kita kenal seperti KH. Mas Mansur, Prof. Kahar Muzakir, Dr. Sukirman Wirjosanjoyo adalah para pejuang yang tidak asing lagi. Demikian pula seperti Buya Hamka, KH AR. Fakhruddin, Dr. Amin Rais, Dr. Syafi’i Ma’arif dan Dr. Din Syamsudin adalah tokoh–tokoh Muhammadiyah yang sangat berperan dalam pentas nasional Indonesia.
Bidang-bidang yang ditangani Muhammadiyah antara lain :
a. Sosial
Dalam bidang sosial Muhammadiyah mendirikan :
1) Panti asuhan untuk anak yatim piatu
2) Bank Syari’ah untuk membantu pengusaha lemah
3) Organisasi wanita yang bernama Aisiyah dan organisassi kepanduan Hizbul wathan, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ikatan Pelajar Muhammadiyah
b. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Data tahun 1985 Muhammadiyah sudah memiliki 12400 lembaga pendidikan yang terdiri dari 37 perguruan tinggi dan sisanya adalah TK sampai SLTA. Tahun 1990 jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah bertambah menjadi 78 buah.
c. Kesehatan
Dalam bidang kesehatan Muhammadiyah mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit dan Rumah Bersalin. Data tahun 1990 telah memiliki 215 Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin.

3. Al Irsyad
Organisasi ini berdiri tanggal 6 September 1914 di Jakarta, dua tahun setelah Muhammadiyah berdiri, dan bisa dibilang sebagai sempalan dari Jami’atul Khair. Diantara tokoh al-Irsyad yang terkenal adalah syeikh Ahmad Surkati, berasal dari Sudan yang semula adalah pengajar di Jami’atul Khair. Al Irsyad ini mengkhususkan diri dalam perbaikan (pembaharuan) agama kaum muslimin khususnya keturunan Arab Sebagian tokoh Muhammadiyah pada awal berdirinya juga adalah kader-kader yang dibina dalam lembaga pendidikan AlIrsyad. Saat itu al-Irsyad sudah memiliki Madrasah Awaliyah (3 tahun), Madrasah Ibtidaiyah (4 tahun), Madrasah Tajhiziyah (2tahun), dan Madrasah Mu’allimin yang dikhususkan untuk mencetak guru.
Al-Irsyad bergerak bukan hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga bidang-bidang lain seperti rumah sakit, panti asuhan dan rumah yatim piatu.

4. Nahdlatul Ulama
(NU) artinya kebangkitan para ulama. Adalah sebuah Organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh para ulama atau kiyai. Mereka itu ialah K.H.Hasyim Asy’ari, K.H.Wahab Hasbullah, K.H.Bisri Syamsuri, K.H.Mas Alwi , dan K.H.Ridwan. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dan kini menjadi salah satu organisai dan gerakan Islam terbesar di tanah air. Bertujuan mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah dan penganut salah satu dari empat mazhab fiqih (Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Imam Maliki).
Pada mulanya NU ini tidak mencampuri urusan politik. Ia lebih memfokuskan diri pada pengembangan dan pemantapan paham keagamaannya dalam masyarakat yang saat itu sedang gencar-gencarnya penyebaran faham Wahabiyah yang dianggap membahayakan paham ahli Sunnah Waljama’ah. Hal ini tersirat dalam salah satu hasil keputusan kongresnya di Surabaya pada bulan Oktober 1928.
NU semakin berkembang dengan cepat. Pada tahun 1935 telah memiliki 68 cabang dengan anggota 6700 orang. Pada kongres tahun 1940 di Surabaya dinyatakan berdirinya organisasi wanita NU atau Muslimat dan Pemuda Anshar.
Pada perkembangan selanjutnya, NU mengubah haluannya. Selain sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, juga mulai ikut dalam kehidupan politik. Tahun 1937 bergabung dengan Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI). Hal ini terus berlangsung sampai dibubarkannya pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, yang kemudian diganti Masyumi. Dalam Masyumi, NU adalah bagian yang sangat penting sampai tahun 1952. Dalam Muktamarnya yang ke 19 tanggal 1 Mei 1952 menyatakan diri keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Kemudian NU bersama dengan PSII dan Perti membentuk Liga Muslim Indonesia sebagai wadah kerja sama partai politik dan organisasi Islam. Dalam Pemilu tahun 1955 NU muncul sebagai partai politik terbesar ke tiga. Pada masa orde baru NU bersama partai politik lainnya (PSII, Parmusi, Perti) berfungsi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian sejak tahun 1984 NU menyatakan diri kembali ke khittah 1926, artinya melepaskan diri dari kegiatan politik, meskipun secara pribadi-pribadi anggotanya tetap ikut berkiprah dalam berbagai partai politik.
Pada masa reformasi (1999) para tokoh NU yang dimotori oleh KH. Abdurrahman Wahid mendirikan partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian termasuk 5 besar pemenang Pemilu pada tahun tersebut. Melalui poros tengah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pemimpin NU saat itu berhasil menjadi orang nomor satu di RI, meskipun hanya berumur satu tahun.
Peranan NU sebagai organisasi dalam perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan tidak diragukan lagi. Bahkan para kyai dan santri memikul senjata (bambu runcing atau golok) untuk berjihad fi sabilillah. Tercatat dalam sejarah tanggal 23 Oktober 1945 NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan tentara penjajah.

5. Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI)
MIAI ini sebenarnya berdiri pada masa pemerintahan Belanda, yaitu tanggal 21 September 1937 di Surabaya sebagai organisasi federasi yang diprakarsai oleh K.H. Mas Mansur, K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), K.H. Wahab Hasbullah (NU) dan Wondoamiseno (PSII).
Tujuan didirikan MIAI ini adalah agar semua umat Islam mempunyai wadah tempat membicarakan dan memutuskan semua soal yang dianggap penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam. Keputusan yang diambil MIAI harus dilaksanakan oleh semua organisasi yang menjadi anggotanya.
Pembentukan MIAI mendapat sambutan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti PSII, Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi-organisasi yang lebih kecil lainnya. Pada waktu dibentuk anggotanya hanya 7 organisasi, tapi empat tahun kemudian jumlahnya sudah mencapai duapuluh.
Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda MIAI memberikan dukungan terhadap aksi Indonesia berparlemen yang dicanangkan oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Pada waktu GAPI menyusun rencana konstitusi untuk Indonesia, MIAI menghendaki agar yang menjadi kepala negara adalah orang Indonesia yang beragama Islam dan dua pertiga dari menteri-menteri harus orang Islam.
Ketika Jepang datang ke Indonesia seluruh organisasi yang ada di Indonesia dibekukan, termasuk MIAI. Tapi khusus MIAI tanggal 4 September 1942 diperbolehkan aktif kembali. Jepang melihat bahwa MIAI bersifat kooperatif dan tidak membahayakan. Selain itu Jepang berharap dapat memanfaatkan MIAI ini untuk memobilisasi gerakan umat Islam guna menopang kepentingan penjajahannya. Selain itu, Jepang juga membantu perkembangan kehidupan agama. Kantor urusan agama yang pada masa Belanda diketuai oleh seorang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang dipimpin oleh orang Indonesia, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Umat Islam pada saat itu juga diizinkan membentuk Hizbullah yang memberikan pelatihan kemiliteran bagi para pemuda Islam, yang dipimpin oleh K.H.Zaenal Arifin. Demikian pula diizinkan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Moh. Hatta.
MIAI berkembang menjadi organisasi yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Para tokoh Islam dan para Ulama memanfaatkannya sebagai tempat bermusyawarah membahas masalah-masalah yang penting yang dihadapi umat Islam. Semboyannya terkenal Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah bercerai berai.

Diantara tugas MIAI ialah:
a. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia
b. Mengharmoniskan Islam dengan kebutuhan perkembangan zaman

MIAI juga menerbitkan majalah tengah bulanan yang bernama Suara MIAI. Meskipun pada awalnya MIAI tidak menyentuh kegiatan politik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kegiatan-kegiatannya tidak bisa lagi dipisahkan dengan politik yang bisa membahayakan pemerintah Jepang. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya berdirilah Masyumi.

6. Masyumi
Masyumi kepanjangan dari Majlis Syura Muslimin Indonesia berdiri tahun 1943. Dalam Muktamar Islam Indonesia tanggal 7 Nopember 1945 disepakati bahwa Masyumi adalah sebagai satu-satunya partai Islam untuk rakyat Indonesia. Saat itu juga Masyumi mengeluarkan maklumat yang berbunyi :” 60 Milyoen kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah “, Pernyataan ini direkam dengan baik oleh harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 8 Nopember 1945. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Mas Mansur dan didampingi K.H.Hasyim Asy’ari. Tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Sarekat Islam. Tokoh-tokoh lain yang penting misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahab dan tokoh-tokoh muda lainnya misalnya Moh. Natsir, Harsono Cokrominoto, dan Prawoto Mangunsasmito.
Visi Masyumi bahwa setiap umat Islam diwajibkan jihad Fi sabilillah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Para pemuda Islam, khususnya para santri dipersiapkan untuk berjuang secara fisik maupun politis. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sementara organisasi-organisasi yang semula bergabung dalam Masyumi sudah mengundurkan diri sebelumnya, seolah-olah mereka tahu bahwa Masyumi akan dibubarkan.

7. Mathla’ul Anwar
Organisasi ini berdiri tahun 1905 di Marus, Menes Banten. Bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan. Pendirinya adalah KH. M. Yasin. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan Islam khususnya di kalangan masyarakat sekitar Menes Banten. Aspirasi politik organisasi ini pernah disalurkan melalui Sarekat Islam (SI), tapi perkembangan selanjutnya organisasi ini menjadi netral, artinya tidak ikut dalam kegiatan politik, tapi hanya mengkhususkan diri pada kegiatan sosial dan pengembangan pendidikan Agama. Berkat memfokuskan diri pada pendidikan, organisasi ini sekarang sudah menjadi organisasi berskup nasional. Lembaga-lembaga pendidikannya berupa madrasah-madrasah dari mulai TK sampai Madrasah Aliyah (setingkat SMA) tersebar di seluruh Nusantara.

8. Persatuan Islam (Persis)
Persis adalah organisasi sosial pendidikan dan keagamaan. Didirikan pada tanggal 17 September 1923 di Bandung atas prakarsa KH. Zamzam dan Muhammad Yunus, dua saudagar dari kota Palembang. Organisasi ini diketuai pertama kali oleh A. Hassan, seorang ulama yang terkenal sebagai teman dialog Bung Karno ketika ia dipenjara. Bung Karno banyak berdialog dengan A.Hassan lewat surat-suratnya. Pemikiran-pemikiran keagamaan Bung Karno selain dari HOS Cokroaminoto, juga banyak berasal dari A.Hassan ini.

. Diantara tujuan Persis ini adalah :
a. Mengembalikan kaum Muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah (hadis nabi)
b. Menghidupkan ruh jihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam
c. Membasmi bid’ah, khurafat dan takhayul, taklid dan syirik dalam kalangan umat Islam
d. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat
e. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri muslim dengan dasar Quran dan Sunnah.

9. Organisasi Pelajar, Mahasiswa dan Kepemudaan Islam
Organisasi pelajar, mahasiswa dan kepemudaan Islam sangat besar sekali peranannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia. Jong Islamiten Bond (JIB) misalnya lahir tahun 1925 yang telah melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti M. Natsir, Moh.Roem, Yusuf Wibisono, Harsono Tjokroaminoto, Syamsul Ridjal dan lain sebagainya.
Dari masa-masa tahun enam puluhan hingga kini peran kepemudaan Islam lebih didominasi oleh organisasi-organisasi seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) lahir 5 Pebruari 1947, PII (Pelajar Islam Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Organisasi-organisasi pelajar dan kemahasiswaan tersebut telah melahirkan banyak pemimpin nasional, antara lain misalnya Akbar Tanjung (mantan Ketua DPR) dan Nurcholis Majid Almarhum (Ketua Yayasan Paramadina) adalah Alumni HMI; Din Syamsudin (Sekjen MUI) adalah alumni IMM; Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) adalah alumni PMII, dan banyak lagi contoh-contoh lain dari tokoh-tokoh nasional yang dikader oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di atas.
Baik secara pribadi ataupun secara organisasi para anggota dan alumni organisasi tersebut di atas banyak terlibat dalam berbagai gerakan nasional. Misalnya pada masa krisis Zaman Orde Lama, saat mereka berhadapan dengan Gerakan Komunis. Mereka sangat kuat mengkritisi rezim Soekarno. Rezim Soekarno tumbang diganti dengan Orde Baru yang tidak terlepas dari peran pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya dengan Angkatan 66. Angkatan 66 ini sebagian besar adalah juga para anggota dari berbagai organisasi mahasiswa Islam. Sebut saja misalnya Fahmi Idris, Ekky Syahruddin, Abdul Gafur, Mar’i Muhammad, Akbar Tanjung dan lain sebagainya. Demikian pula di akhir zaman Orde Baru, mereka dapat mewarnai Gedung DPR/MPR sehingga ada istilah “hijau royo-royo” dan banyak juga yang direkrut untuk mengisi Kabinet Soeharto.
Menjelang kejatuhan Orde Baru, para pemuda dan mahasiswa atau pelajar Islam, baik yang tergabung dalam HMI, PMII, PII, IPPNU, KAPI, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), GPI (Gerakan Pemuda Islam) dan Pemuda Anshar turut aktif mengambil bagian dalam menumbangkan Rezim Soeharto.

10. Departemen Agama
Departemen Agama dulu namanya Kementerian Agama. Didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang mengambil keputusan tanggal 3 Januari 1946, dengan Menteri Agama yang pertama adalah M. Rasyidi. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 sebagai berikut :
a. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.
b. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
c. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
d. Mengurus dan mengatur Peradilan Agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
e. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
f. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, Perguruan Tinggi Agama Swasta dan Pesantren serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi agama Islam.

11. Peran Lembaga Pendidikan Islam
Lembaga Pendidikan Islam yang tertua di Indonesia adalah pesantren. Kehadiran pesantren ini hampir bersamaan dengan kehadiran Islam di Indonesia itu sendiri. Alasannya sangat sederhana, Islam sebagai agama dakwah disebarkan melalui proses transmisi ilmu dari ulama atau kyai kepada masyarakat (tarbiyah wat ta’lim atau ta’dib). Proses ini berlangsung di Indonesia melalui pesantren.
Dari awal keberadaannya pesantren telah menunjukkan perannya yang sangat besar dalam pembinaan bangsa. Islam sebagai pandangan hidup membawa konsep baru tentang Tuhan, kehidupan, waktu, dunia dan akhirat, bermasyarakat, keadilan, harta dan lain-lain. Dengan pandangan hidup tersebut, masyarakat lalu mengembangkan semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penjajah. Pemberontakan petani di Banten tahun 1888 Perang masyarakat Aceh melawan Belanda tahun 1873 dan perang-perang lainnya di seluruh daerah di Indonesia hampir tidak terlepas dari peran pesantren dan santrinya.
Dizaman pergerakan pra-kemerdekaan tokoh-tokoh nasional seperti HOS Cokroaminoto, KH. Mas Mansur, KH Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH Kahar Muzakar dan lain-lain adalah alumni-alumni pesantren. Sesudah kemerdekaan pesantren juga telah melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional seperti Moh. Rasyidi (Menteri Agama Pertama), Moh. Natsir (Mantan Perdana Menteri), KH. Wahid Hasyim, KH. Idham Kholid (Mantan Wakil Perdana Menteri dan Ketua MPRS). Demikian juga tokoh-tokoh nasional saat ini seperti Amien Rais (mantan Ketua MPR), Abdurrahman Wahid (Mantan Presiden RI), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Hasyim Muzadi (Ketua PB NU), Nurcholis Majid (Almarhum Rektor Paramadina) dan lain-lain adalah orang-orang yang tidak terlepas dari pesantren.
Keistimewaan atau ciri khas pesantren hingga bisa eksis sampai saat ini antara lain adalah
a. Penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab.
b. Penguasaan kitab-kitab kuning yang merupakan sumber penting ilmu-ilmu keislaman.
c. Penanaman jiwa mandiri, sebab biasanya para santri tinggal di asrama. Mereka harus hidup mandiri tanpa dekat dengan orang tua.
d. Penanaman hidup disiplin, menghargai teman, hormat sama guru (kyai) dan sabar serta istiqomah dalam melaksanakan proses pembelajaran (tarbiyah, ta’dib dan ta’lim).

Biasanya pendidikan pesantren tidak dibatasi oleh waktu, sehingga seorang santri bisa sepuas-puasnya menimba ilmu sama kyai sampai ia diizinkan untuk meninggalkan pesantrennya, kemudian pindah ke pesantren lain untuk mencari ilmu yang lebih tinggi.
Sistim pengajaran selain sistim Klasikal, juga sistim Individual (sorogan), yaitu seorang santri bisa belajar ngaji atau membaca kitab dibimbing secara langsung oleh seorang guru atau kyai, sehingga bisa lebih komunikatif antara guru dengan santri.
Pada perkembangan berikutnya sebagian besar pesantren baik di Jawa maupun di luar Jawa, dilengkapi dengan lembaga pendidikan yang dikenal istilah Madrasah. Dari mulai Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), Madrasah Aliyah (setingkat SMA) dan selanjutnya para lulusannya bisa melanjutkan ke IAIN atau perguruan tinggi agama lainnya. Perbedaan Pesantren dengan Madrasah antara lain : di Pesantren khusus mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi di Madrasah biasanya juga dipelajari ilmu-ilmu umum. Pesantren biasanya tidak menggunakan kurikulum yang resmi (formal), tapi di Madrasah sudah menggunakan kurikulum resmi dan baku, terutama kurikulum dari Departemen Agama.

12. Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Majlis Ulama ini sebenarnya sudah berdiri sejak jaman pemerintahan Soekarno, tetapi baru di tingkat daerah. Di Jawa Barat misalnya majlis ini berdiri tanggal 12 Juli 1958. Pada tanggal 21 sampai 27 Juni 1975 diadakan Musyawarah Nasional I Majlis Ulama seluruh Indonesia di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil Majlis Ulama propinsi. Ketika itulah Majlis Ulama tingkat Nasional berdiri dengan nama Majlis Ulama Indonesia (MUI).
Fungsi MUI antara lain :
a. Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma’ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
b. Mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat beragama.
d. Penghubung antara Ulama dan Umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.

Sejak berdiri sampai saat ini sudah banyak fatwa-fatwa MUI dikeluarkan antara lain menyangkut :
a. Hukum natal bersama bagi umat Islam
b. Aliran-aliran Islam sesat di Indonesia
c. Fatwa tentang bunga bank konvensional
d. Fatwa tentang bayi tabung dan inseminasi buatan
e. Fatwa tentang faham pluralisme dan sekularisme
f. Fatwa tentang perkawinan beda agama
g. Dan lain-lain

Ulama yang pernah menduduki jabatan ketua MUI antara lain :
a. Prof.Dr. Hamka (1975- 1981)
b. KH. Syukri Ghozali (1981- 1984)
c. KH. EZ. Muttaqien (1984- 1985)
d. KH. Hasan Basri (1985- 1995)
e. H. Amidhan

13. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
ICMI berdiri pada 7 Desember 1990 sebagai sebuah organisasi yang menampung para cendekiawan muslim yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman, tanpa melihat aliran, warna politik dan kelompok. ICMI sebagai wadah tempat berdialog para intelektual guna memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Prof. Dr.BJ. Habibie, kemudian Ahmad Tirto Sudiro dan Adi Sasono.

ICMI bergerak berlandaskan tiga hal :
a. Iman sebagai landasan moral untuk memicu prestasi taqwa
b. Pancasila dan UUD 45 sebagai azas filosofis dan konstitusional kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
c. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat dan sarana bagi peningkatan mutu kehidupan.
Sasaran jangka panjang adalah peningkatan kualitas ilmu, kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas berkarya dan kualitas berfikir bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Organisasi ini berkembang cukup cepat. Terbukti saat Silaknas I ( 5-7 Desember 1991) jumlah anggotanya sekitar 15000 orang. Pada Nopember 1993 ICMI sudah mempunyai 32 Orwil (Organisasi Wilayah), yakni 28 di dalam negeri dan 4 di luar negeri ( Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Pasifik). ICMI sudah memiliki 309 Orsat (Organisasi Satuan), yakni 277 di dalam negeri dan 32 di luar negeri.